Sarolangun, Indopublik-news.com,
Lima orang aktivis Sarolangun mengatasnamakan AMS (Aspirasi Masyarakat Sepintun) unjuk rasa di Gedung DPRD kabupaten Sarolangun karena diduga PT BGP REPSOL seismic serobot lahan warga Desa Sepintun Kec. Pauh. 4/9/21.
Kordinator Lapangan (Korlap) AMS Ahmad Shodikin dalam orasinya mengatakan meminta kepada pemerintah daerah dan Bupati Sarolangun menghentikan sementara aktifitas pengeboran karena sudah terbukti secara terang terangan melawan hukum. Telah melakukan penyerobotan lahan masyarakat tanpa meminta izin lebih dulu kepada pemilik lahan.
Selain itu AMS juga meminta kepada Ketua DPRD Kab. Sarolangun mendengar, berharap dan menindak lanjuti Aspirasi masyarakat Sepintun khususnya masyarakat Kec. Pauh Timur. Dan meminta turun kelapangan check and ricek kebenaran tuntutan mereka (AMS).
Selepas Orasi AMS di terima Audience di ruang Fraksi Golkar yang di pimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari SE yang di hadiri Kakan Kesbangpol Hudri, Camat Pauh Jupri dan Asisten l Arif Ampera.
Asisten l Arif Ampera mengatakan bahwa sudah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu di Desa maupun di kecamatan dengan rincian 5000 Rupiah permeter untuk jalan dan Rp 50.000 untuk pengeboran.
Namun Ahmad Shodikin membantah kalau sosialisasi atau pemanggilan terhadap dirinya yang juga selaku pemilik tanah disekitar belum ada pemanggilan oleh pihak pengurus PT atau Desa.
Dalam kesempatan itu juga Ketua DPRD Tantowi Jauhari mengatakan, bahwa dia tidak tau kalau ada Perusahaan baru masuk ke Kabupaten Saroalngun dan merasa dirinya tidak di libatkan dalam pengurusan dan tidak ada pemberitahuan dari pemerintah daerah.
‘ Saya tidak tau kalau ada Perusahan baru masuk Ke Sarolangun. Nah, kalau sudah ada masalah baru mengadu dan mengasih tau ke kita namun ini tetap kita lanjuti paling tidak usai Ulang Tahun Kab. Sarialngun.” Ucap Tantowi.
Terlepas dari itu, Tantowi saat di bincangi media ini mengatakan,
” Tadi kita di datangi 4 orang atas nama atau mewakili pemilik lahan yang merasa diserobot oleh PT BGP REPSOL dalam rangka kegiatan seismic untuk mengetahui tanah itu berisi minyak atau tidak.” Ucapnya.
Sambungnya, ” Tentu ini kita berharap kepada PT BGP harus di selesaikan secepatnya jangan ada nanti berita-berita miring terhadap perusahan, inikan sangat merugikan bagi perusahan itu sendiri dan kita sebagai putra sarolangun sangat berharap impestasi-impestasi dari luar dapat mengali potensi yang ada di Sarolangun ini.” Ujar Tantowi.
” Terkai yang saya bilang tadi, PT BGP Repsol itu sendiri mereka kan tau pemerintah, Bupati dan Jajarannya. Nah seogianya sekali kali layangkan juga surat ke DPRD terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Sarolangun. Kenapa?, Karena pemerintahan ini adalah Bupati dan DPRD jangan nanti pihak Eksekutif mengetahui sementara kalau ada masalah baru muncul ke DPRD ini yang sangat kita sayangkan.” Pungkasnya.
Ahmad Shodikin usai Audience. Kepada media ini ia mengatakan, ” ini tuntun secara person juga mewakili masyarakat yang tanahnya ikut korban. Dan Alhamdulillah aspirasi kami diterima baik oleh Ketua DPRD Sarolangun Tantowi dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di selesaikan.” Katanya.
“Dan apabila hal ini nantinya tidak ada penyelesaian maka kami akan membuat laporan LP di Kepolisian karena perbuatan PT BGP REPSOL sudah meresahkan masyarakat.” Pungkasnya. (bas).