Kantor Bupati Sarolangun Di Demo LSM Aliansi Pecinta Keadilan Dan Kebenaran
Basirun Abas Sirait
3 min read
Sarolangun, Indopublik-news.com,
Diakhir tahun 2021 ini Kantor Bupati Sarolangun masih saja di Demo. Aksi demo kali ini dari LSM yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Keadilan dan kebenaran. selasa (14/12/21).
Menurut LSM yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Keadilan dan kebenaran ini bahwa laporan LSM yang ada di Kab. Sarolangun ini masuk di Inspektorat untuk mengaudit anggaran dana Desa yang diduga di salah gunakan oknum Kepada Desa malah terkesan di perkecil.
Dani salah selaku Korlap dalam paparannya saat audiensi di ruang pola Kantor Bupati mengatakan, bahwa berdasarkan temuan mereka salah satu Desa yakni Desa Muara Air Dua Kec. Batang Asai terkait pembuatan jalan. Ada selisih Volume.
“Kami menduga anggaran pembuatan jalan setapak sepanjang 2.190 meter namun yang dikerjakan hanya 1.720 meter Dugaan kerugian Negara sebesar Rp 131.771.689 namun temuan pihak Inspektorat hanya sebesar Rp 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta). Dan temuan di Desa Sikamis sebesa 67 jutaan (Rp. 67.354.075).” Kata Dani.
Adapun pernyataan sikap yang di sampaikan dengan maksud:
1. Meminta Bupati Sarolangun mengganti Inspektur Inspektorat
2. Meminta Bupati Sarolangun mengganti seluruh IRBAN Inspektorat Sarolangun.
3. Meminta pihak Inspektorat bekerja dengan profesional.
4. Meminta Bupati Sarolangun me Non aktifkan Kepala Desa Muara Air Dua Kec. Batang Asai
5. Meminta Bupati Sarolangun meNon aktifkan Kepala Desa Sikamis Kec. Cermin Nan Gedang.
Apa masih mungkin ini akan di lakukan Bupati ?. “Gak mungkin lagi kale.” Kalau masih mungkin hebat !!.
Sekda Kabupaten Sarolangun Ir Abdul Endang Naser saat di wawancarai awak media mengatakan, “Alhamdulillah, jadi saya mendapat masukan dari masyarakat, masyarakat itu sebagai kontrol pemerintah daerah, ini kita sikapi kita tanggapi.” Katanya.
Lanjutnya,” tadi kita sudah kita minta inspektorat segera adakan pertemuan lagi klarifikasi lagi sesuai data yang ada. Tadi kan banyak yang belum lengkap. Sikapi lagi benar dak hasil pemeriksaan APIP benar atau tidak jadi di padukan.” Sebutnya.
“Cari solusi nya bagaimana kalau memang volumenya kurang harus dikembalikan duit atau tambah pekerjaan itu aja solusinya. Antara dua melanjutkan kekurangan itu atau balekkan duit itu aja iya.” Timpalnya.
Tapi lanjutnya lagi, “kita hitung profesional, itu saya bilang tadi, kita tengok RAB nya dulu, itu berdasarkan Volume atau tidak. Karena kita tidak bisa bilang gitu kan. Karena kita bukan secara teknis pak. Iya mungkin ada CCO kita tidak tau kesepakatan Desa.
“Ah gak bisa gitulah kita lebarkan bisa jadi, karena kondisi alam atau sebagainya kan bisa jadi. Tapi sudah ada kesepakatan terimakasih berarti ada kebersaman kita untuk membangun daerah, saya setuju itu.” Sambungnya.
Masih Sekda,” Daerah kalau tidak ada kritikan dak bagus pak. Tentu ada kritikan itu yang bagus, karena kritikan itu menegur pemerintah. Iya sebanyak 149 Desa gak mungkin pemerintah mengawasi semuanya. Contoh BPK, BPK kalau turun tidak semua OPD kan pak, pasti di cari sampel-sampel kira-kira OPD atau Desa yang rawan.” Ucapnya.
“Tentu selain itu, pembinaan aparat kita yaitu Inspektorat dan internal sendiri. PMD juga ikut berperan mengawasi Kades. Karena Kades dibawah binaan PMD. Tapi alhamdulilah akan diadakan pertemuan lagi tapi intens di Inspektorat yang sudah di sepakati hari Kamis tanggal 23 katanya. Silakanlah, hasil itu yang terbaik untuk kita bersama iya.” Tutup Sekda.
Tampak hadir dalam Audiensi tersebut Kabag OPS Polres Sarolangun Bastari Y, Kakan Kesbangpol Hudri, Dan Ramil Sarolangun, Inspektur inspektorat dan Irban, Kasat Pol PP Muslihadi Kadis PMD Mulyadi dan Sekdin PMD Hujairin serta beberapa LSM Aliansi. (bas)
