![](https://i0.wp.com/indopublik-news.com/wp-content/uploads/2023/03/wp-1678456567988.jpg?fit=1024%2C474&ssl=1)
Sarolangun, Indopublik-News.Com,
![](https://i0.wp.com/indopublik-news.com/wp-content/uploads/2023/03/wp-1678456567988.jpg?resize=640%2C296&ssl=1)
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE memimpin pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan DPRD Sarolangun dengan Universitas Aufa Royhan dari Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Jumat, 10/03/2023 di ruang pola utama Kantor Bupati Sarolangun.
Pertemuan itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti program Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mendorong tenaga Bidan yang ada di Kabupaten Sarolangun yang masih D-III menjadi Lulusan Sarjana Strata Satu (S-1) Kebidanan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Sarolangun Ramawi, SE, Anggota DPRD Sarolangun Fadlan Kholik, Rektor Universitas Aufa Royhan Padang Sidempuan Dr Anto J Hadi, S.KM, M.Kes beserta jajaran, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Zulhitmi, M.Pd.I, Sekretaris BKPSDM Sarolangun Akhyar Mubarrok, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos, Kabid Diklat Arif Sulistiyono, Kabid Mutasi Kaprawi BM, Kabid IPK Erry Harry Wibawa serta sejumlah OPD terkait.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE menyatakan, sesuai regulasi yang ada saat ini tenaga Bidan harus mengantongi Pendidikan S-1, minimal sebelum membuka praktek. Sementara jumlah tenaga Bidan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun baik berstatus PNS dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) ada lebih kurang sebanyak 700 orang yang masih lulusan D-III Kebidanan.
“Kita kemarin dalam pengesahan RAPBD kita sudah, kita ada menganggarkan untuk program bagi Bidan-bidan kita yang D-III kita sekolahkan menjadi S-1. Kita bantu dengan dana Pemda melalui APBD, dimana anggarannya Rp 1 Miliar terdiri dari Rp 400 juta di Dinas Pendidikan dan Rp 600 juta di BKPSDM Sarolangun.” Ucapnya.
Dia mengatakan, untuk anggaran yang ada di BKPSDM Sarolangun memang diperuntukkan untuk Bidan D-III yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bidang dari kalangan umum namun diprioritaskan bagi Tenaga Kontrak Daerah yang belum S-1.
“Itu direncanakan kalau dibagi angka yang ada itu Rp 20 juta per orang, artinya ada 50 orang. Namun kita harapkan kedepan kalau bisa 100 orang pertahun, sebab kalau 50 orang pertahun itu membutuhkan 14 tahun lamanya.” Terangnya.
Dalam program tersebut, Universitas Aufa Royhan Padang Sidempuan merespon baik dengan mengajukan penawaran program dan melakukan presentasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dan ini baru awal penjajakan, namun jikalau ada universitas yang mau menawarkan, Pemkab Sarolangun tentu siap menerima namun secara tekhnis tentu ada kajian-kajian khusus yang harus dilakukan.
Tontawi menyampaikan, semestinya dalam presentasi ini juga dihadiri langsung Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM, namun karena ada kegiatan bersama Gubernur Jambi sehingga diwakilkan oleh Staf Ahli Bupati Sarolangun.
“Kita lihat presentasi dari STIKES Padang sidempuan, insya Allah akan kita tindak lanjuti, dan nanti dari tim pemerintah akan mengkaji langsung dan turun ke kampus yang ada di Padang Sidempuan, kalau memang sudah memungkinkan baru nanti kita lakukan MoU program tersebut.” Ujar ITON panggilan akrabnya.
“Untuk pertahunnya, ada 20 Juta perorang yang dibantu untuk program tersebut sehingga nanti akan ada 50 orang yang akan dikuliahkan dari D-III menjadi S-1, karena itu menjadi syarat sekarang untuk di dunia kesehatan, ketika ingin membuka praktek.Durasi kuliah selama 2 tahun sama profesi sekalian.” Pungkasnya. (bas).