Basirun Abas Sirait 
Sarolangun, Indopublik-News.Com
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pauh yang dibuka PJ Bupati Sarolangun Dr.Ir. Bachril Bakri M.App. Sc diwakili Asisten I Setda Sarolangun Drs. H. Arief Ampera ME, pada Selasa, 30/1/2024 di aula Kantor Camat Pauh berlangsung sukses.
Turut hadir, anggota DPRD Sarolangun AH Marzuki, H Achmad Sarwan, Staf ahli Bupati H Juddin, para kepala OPD, Camat Pauh Jupri, SE beserta Tripika Kecamatan Pauh, Ketua TP- PKK Kecamatan Pauh, para Lurah, Kepala Desa serta tamu undangan lainnya.
Camat Pauh Jupri SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang di tingkat Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Pauh dari tanggal 10-18 Januari 2024, dengan menghasilkan sebanyak 72 usulan kegiatan pembangunan.
Prioritas pembangunan RKPD tahun 2025 di Kecamatan Pauh ada Peningkatan infrastruktur Daerah sebanyak 64 usulan, dan peningkatan ekonomi sebanyak 8 usulan.
”Tata kelola Pemerintah dan responsif gender dan pelayanan publik tidak ada usulan, peningkatan SDM tidak ada usulan. Perlu kami sampaikan bahwa kecamatan Pauh ini memiliki luas wilayah 1.770 KM persegi dengan jumlah penduduk 24. 980 jiwa dan ada sebanyak 10 perusahaan bergerak dibidang tambang, perkebunan sawit, kayu dan minyak, dan potensi UMKM”. Ucapnya.
”Masalah kemiskinan ekstrem, balita stunting dan pengangguran terbuka masih jadi perhatian kita”. Ujar Jupri.
Pelaksana tugas Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti SE menyampaikan, kegiatan Musrenbang ini merupakan rangkaian kegiatan bagian penting mekanisme perencaan pembangunan Daerah dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah untuk menyusun bersama dan membahas bersama usulan kegiatan prioritas pembangunan Desa dan Kelurahan yang tidak dapat dibiayai oleh APBDes, untuk diusulkan melalui anggaran APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemeirntah Pusat.
Yang menjadi isu dan permasalahan dalam prioritas perencanaan pembangunan Daerah dalam RKPD 2025 ada empat poin, yaitu;
1. Peningkatan Infrastruktur Daerah,
2. Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat,
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik, dan
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan Nasional.
Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan Nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan.
Masih Maria, berdasarkan hasil rekapitulasi yang rangkum dalam SIPD RI ada sebanyak 72 usulan kegiatan di wilayah Kecamatan Pauh yang telah diinput oleh operator Desa, dan apabila masih ada usulan yang belum diinput namun memiliki skala prioritas dan urgen, diupayakan untuk dimasukkan dalam Renja SKPD ataupun melalui rumusan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DRPD.
” Kami berharap forum Musrenbang ini dapat berjalan demokratis, efektif, transparan dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, demi tercapainya keselarasan pembangunan Daerah untuk kemajuan Sarolangun, dan kita harapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas”. Ucapnya.
” Kebanyakan di Kecamatan Pauh usulan infrastruktur jalan memang dalam RPD 2026, infrastruktur jalan kasang melintang dan pangkal Bulian harus kita selesaikan. Di kecamatan Pauh, peningkatan jalan lubuk kepayang menuju kasang melintang tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp 7,5 Miliar dan tahun depan kita akan menambahkan anggaran desa yang saat ini masih dihitung bersama PMD dan akan ditambahkan melalui alokasi dana desa,” kata dia menambahkan.
Asisten I Sarolangun Drs. H. Arief Ampera ME dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan merupakan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan Nasional, maka dari itu apa yang akan dilakukan hari ini akan sangat penting dan bernilai strategis dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional dan Daerah yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Hasil Musrenbang Kecamatan nanti berupa usulan-usulan kegiatan, sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD dalam penghimpunan dan penyusunan RKPD tahun 2025″. Ucapnya.
Lanjutnya, arah kebijakan pembangunan Sarolangun tahun 2025 yaitu;
1. Percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengangguran terbuka, dan Penurunan kemiskinan ekstrem,
2. Pengembangan dan peningkatan produk pertanian, tanaman pangan dan holtikultura, perikanan dan perkebunan,
3. Peningkatan investasi daerah dan PAD,
4. Pengembangan UMKM (Minuman, makanan dan pengrajin batik),
5. Percepatan pembangunan wilayah kecamatan,
6. Penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan banjir dan tanah longsor dan,
7. Pembinaan dan pemberdayaan Suku anak Dalam (SAD).
”Apa yang tidak mampu diakomodir oleh Desa, dan usulan itu harus kita sampaikan juga ke Provinsi dan Pusat, dimana program itu harus terprogram dan berkelanjutan. Kami berharap Musrenbang Kecamatan dapat menghasilkan perencanaan program kegiatan yang benar-benar prioritas, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi dan misi RPD dan arah kebijakan Nasional”. Ujar Arif Ampera.
Di akhir kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan bersama dalam Musrenbang Kecamatan Pauh antara Camat Pauh Jupri dengan Kepala Desa dan Tokoh masyarakat untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 disaksikan Asisten l Arif Ampera dan Plt Kepala Bappeda Maria Susanti yang ditandai dengan Poto bersama. (bas).
