Basirun Abas Sirait 
Sarolangun, Indopublik-News.Com
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi berakhir pada Rabu, 7/2/2024.
Kecamatan Sarolangun mendapatkan giliran terakhir mengadakan Musrenbang yang dibuka PJ Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App. Sc diwakili PJ Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry M.S.I. Berlangsung di aula Kantor Camat Sarolangun.
Acara Musrenbang Kecamatan Sarolangun ini juga dihadiri, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun, para Lurah, para Kades se-Kecamatan Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan Sarolangun, Tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Camat Kecamatan Sarolangun, Bustra Desman SE. ME dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang ini guna menampung hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang sudah digelar pada tanggal 8-18 Januari 2024 yang lalu untuk diusul ke Musrenbang tingkat Kabupaten.
“Penggunaan anggaran tahun 2023 pada kegiatan khusus bantuan Provinsi yang sudah selesai dilaksanakan seperti pembangunan infrastuktur pengaspalan jalan dalam kota, sumur bor, turap, drainase, bronjong pelatihan aparat Desa dan BPD, termasuk pembangunan gedung dan pagar sekolah, pemberian modal dan pembangunan rumah layak huni”. Ujar Camat.
Pelaksana tugas Kepala Bappeda Sarolangun, Maria Susanti SE dalam sambutannya mengatakan, jika Musrenbang ini merupakan bagian yang penting dalam perencanaan pembangunan dengan duduk bersama membahas pembangunan skala prioritas yang tidak dapat dibiayai oleh anggaran Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk bisa dibiayai oleh Kabupaten.
“Saat ini yang menjadi isu prioritas diantaranya, peningkatan infrastruktur pelayanan umum, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan Publik dan peningkatan SDM. Fokus untuk Kecamatan Sarolangun, dimana dari data ada sekitar 10 % atau 496 masyarakat miskin eksterm dan 7 % angka pengangguran”. Ucapnya.
”Kabupaten Sarolangun akan tetap memfokuskan kebijakan Nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi, pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro, dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan,” Timpalnya.
Dirinya berharap Musrenbang ini dapat berjalan demokratis demi tercapainya kemajuan Kabupaten Sarolangun
”Kami berharap forum Musrenbang ini dapat berjalan demokratis, efektif, transparan dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, demi tercapainya keselarasan pembangunan Daerah demi kemajuan Sarolangun, dan kita harapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas”. Ujar Maria selaku ptk Kepala Bappeda.
Penjabat Bupati Kabupaten Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App. Sc, yang diwakili Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry M.SI dalam sambutannya menyatakan, apa yang sudah diusulkan benar-benar menyentuh masyarakat.
“Kita berharap usulan yang sudah diusulkan benar-benar yang menyentuh kepada masyarakat, usulan yang mendasar atau usulan yang urgent, sehingga bisa di akomodir. Yakinlah jika kita mendahulukan usulan yang mendasar untuk masyarakat, pasti bisa terakomodir”. Ucapnya.
Dia menyampaikan dari 140 usulan kegiatan yang sudah diusulkan, kiranya Camat, para Kades dan para Lurah bisa dapat melaksanakannya dengan baik sehingga tercapai. Walaupun anggaran APBD Kabupaten Sarolangun terbatas.
“Dengan keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Sarolangun yang saat ini sebesar Rp 1.3 Triliun, tentunya kemampuan kita tidak sama antara tahun depan dengan tahun ini, sehingga kita dituntut untuk bisa melaksanakan kegiatan yang memang urgensi. Kemampuan kita baru 7 % dari anggaran APBD, ini menjadi tugas kita semua bagaimana bisa mendorong PAD dengan pajak. Untuk itu peran Kades dan Lurah sangat penting”. Ucapnya.
”Apa yang tidak mampu diakomodir oleh Desa, dan usulan itu harus kita sampaikan juga ke Provinsi dan Pusat, dimana program itu harus terprogram dan berkelanjutan. Kami berharap Musrenbang Kecamatan dapat menghasilkan perencanaan program kegiatan yang benar-benar prioritas, realistis dan berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan visi dan misi RPD dan arah kebijakan Nasional”. Ujar Dedy Hendry. (bas).
