![](https://i0.wp.com/indopublik-news.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG_20240520_201808-scaled.jpg?fit=1024%2C461&ssl=1)
Sarolangun, Indopublik-Nrws.Com
Anggaran dana Pilkada serentak tahun 2024 untuk penyelenggaraan khususnya KPU dan Bawaslu dalam pengalokasian dana melalui kesepakatan dan verifikasi telah di transfer 100 persen ke KPU Daerah Sarolangun.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor (Kakan) Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Sarolangun Hudri S.Pd.I, M.Pd.I saat di wawancarai Indopublik-News.Com di ruang kerjanya, pada Senin 20/5/2024. Ia menyebutkan, menyangkut pengalokasian dana Pilkada 2024 berada di Kesbangpol.
“Kalau untuk menyakut Pilkada (pemilihan Kepala Daerah) atau Pilkada serentak 2024, untuk penyelenggaraan khususnya KPU dan Bawaslu dalam pengalokasian dananya itu memang berada di Kesbangpol”. Ucapnya.
“Kemaren sudah sepakat melalui beberapa tahapan baik itu verifikasi diawal di tingkat KPU kemudian ditingkat Bawaslu dan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan beberapa kali pertemuan maka waktu itu muncullah angka terakhir untuk KPU itu lebih kurang 28,3 M sekian dan untuk Bawaslu 9,9 sekian M mendekati 10 Miliar”. Timpalnya.
Hudri menyebutkan, anggaran tersebut sudah di transfer ke rekening KPU senilai anggaran yang diajukan atau disetujui TAPD dan Banggar DPRD Sarolangun lebih kurang 28, 3 Miliar dan sudah finis 100 persen.
“Hari ini untuk KPU kita Alhamdulillah sudah melakukan transfer ke rekening KPU senilai anggaran yang diajukan atau disetujui TAPD dan Banggar DPRD itu lebih kurang 28, 3 M sekian kalau tidak salah. Nah dan ini untuk KPU Alhamdulillah dua Minggu yang lalu kita sudah finis mencapai 100% transfer ya, transfer anggaran, artinya dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Kabupaten Sarolangun melalui PD tehnis Kesbangpol ini sudah di transfer ke KPU Daerah”. Bebernya.
“Nah, ini nanti seperti apa realisasi penggunaan segala macamnya, itu tentu KPU. karena KPU juga tentu melalui proses tahapan PKPU no 3 tahun 2024 ini menyangkut penjadwalan atau tahapan pelaksanaan PILKADA itu sendiri. Nah itu untuk KPU.
Sementara Bawaslu itu kita untuk 40% sudah di laksanakan di tahun 2023 kemaren dan saat ini kami sedang menunggu dari KPU pengajuan”. Sambungnya.
Ia menyampaikan, salah satu edaran dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yang ditandatangani oleh Mendagri ingin percepatan transfer anggaran untuk memastikan bahwa secara pembiayaan Pilkada ini tidak ada kendala.
“Kita ingin percepatan karena salah satu edaran kemaren dari Kementerian dalam negeri, kalau saya tidak salah memang minta percepatan, percepatan proses transfer anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tentu ini salah sifatnya dalam rangka memastikan bahwa secara pembiayaan Pilkada ini tidak ada kendala”. Sebutnya.
Secara keseluruhan, kata Hudri menegaskan untuk di KPU sudah 100 persen dan di Bawaslu 60 persen untuk tahap kedua.
“Jadi keseluruhan untuk di KPU sudah 100% dan hari ini Bawaslu 60% untuk tahap kedua, Insya Allah kalau nanti Bawaslu dalam Minggu ini mengajukan kita kasih gerakan karena bapak Bupati juga pada prinsipnya untuk ini beliau selalu minta percepatan. Karena Bupati betul tau persis karena saya salah satu agenda besar beliau adalah Pilkada ini. Kita tidak mau ini ada kendala di bidang anggaran menyangkut Pilkada”. Ungkapnya.
“Dan tentu kita berharap bagaimana Pilkada ini berjalan yang nantinya kita berharap berjalan dengan kondusif, aman, nyaman semua bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan seperti itu”. Ujar Hudri.
Tak lupa ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk berpartisipasi dalam mensukseskan Pilkada 2024.
“Kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun khususnya para pemilih pada Pilkada 2024 ini agar menjadi pemilih cerdas dengan tidak termakan informasi hoaks, jangan sampai menimbulkan kekacauan. Kita ini bersaudara, pilihlah pilihan kamu, tapi hormati dan hargai pilihan orang lain. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun ini”. Pungkasnya. (bas).