DPRD Kabupaten Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Dua Ranperda
Basirun Abas Sirait
2 min read
Sarolangun Jambi, Indopublik-News.Com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan dua ranperda pada Senin, 24 Juni 2024. Bertempat di ruang aula gedung DPRD Kabupaten Sarolangun.
Rapat Paripurna kali ini dengan agenda penyampaian tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap penyampaian pandangan umum Fraksi tentang Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023.
Dalam rapat Paripurna yang digelar, turut hadir, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari SE. M.Pd, Penjabat Bupati Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri M.App. Sc, Wakil Ketua I DPRD Sarolangun, Aang Purnama SE. MM, Wakil Ketua II Sahrial GunawanSE dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Dalam penyampaiannya pandangan umum Fraksi, semua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sarolangun menyampaikan pandangannya terhadap Kedua Ranperda yang diajukan pihak eksekutif.
Adapun 7 Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun yang menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan apreasiasi maupun saran dalam rapat tersebut yaitu diantaranya, dari Fraksi Golkar Fahrul Rozi, Fraksi Demokrat Sadam Hidayat, Fraksi PDI-P Asmarul, Fraksi PKS Siti Aisyah, Fraksi PPP M Zabidi, Fraksi PAN Azra’I Wahab, dan Fraksi Gerindra Abdul Basid.
Ada beberapa anggota Dewan menyampaikan tanggapannya atas kedua Ramperda ini. Yakni dari Fraksi PDI-P menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah minta adanya keterlibatan masyarakat.
Kemudian Fraksi Golkar meminta penjelasan tentang pencapaian realisasi APBD tahun 2023, yang melebihi target sebesar 102 persen dari dana transfer. Dan Fraksi PKS meminta penjelasan tentang substansi dari Perda RTRW apakah sudah mengakomodir kemajuan teknologi dan Ilmu Pengetahuan seperti perkembangan industri.
Terkait pandangan umum terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS mempertanyakan tindaklanjut temuan BPK RI tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. (bas).
