Direktur Kepesertaan BPJS dan PJ Bupati Sarolangun Launching UHC Program Jaminan Kesehatan Nasional 2024 Bagi Masyarakat
Basirun Abas Sirait 
Sarolangun Jambi, Indopublik-news.com
Direktur kepesertaan BPJS kesehatan Ir. David Bangun,M. Eng,, IPU, ASEAN Eng dan Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sarolangun Dr. Bahri S. STP. M. Si, melaunching universal Health Coverage (UHC) Program jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun tahun 2024. Bertempat di RSUD Prof DR. H.M Chatib Quzwain di jalan lintas Sumatera Sarolangun. Jum’at, 13/12/2024.
Turut hadir, PJ Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry M.Si, Pasyankes dari Kementerian Kesehatan, Perwakilan BPJS Provinsi Jambi dan Riau, Kepala Kantor BPJS Bungo, Kepala Kantor BPJS Kabupten Sarolangun Rahayu Wahyuni, Kajari Sarolangun Alfred Tasik Palulungan, SH., MH, Direktur RSUD Sarolangun dr. Bambang Hermanto, mewakili Dandim 0420/Sarko, mewakili Polres Sarolangun para Kepala OPD Sarolangun, para Camat, para Kepala Desa serta tamu undangan lainnya.
Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sarolangun
Dr. Bahri, S. STP., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, legesi Saya selama Saya masih di Sarolangun legessi Saya kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun bahwa legesi utama Saya adalah memastikan pelayanan kesehatan terbuka cukup dengan membawa KTP di seluruh pelayanan kesehatan baik itu di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan dan kedua BPJS Ketenagakerjaan.
Ia berharap kepada Forkompinda agar membawa KTP menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup membawa KTP gratis.
“Gratisnya kelas lll, jadi kita Negara hadir dalam rangka dalam rangka melaksanakan Impres 1 dari 22 optimalisasi pelayanan BPJS kesehatan dimana Kepala Daerah diminta untuk meningkatkan pelaksanaan BPJS maka kita iklankan kita pegang KTP silahkan masyarakat datang keseluruh pelayanan tingkat pertama Puskesmas atau tingkat lanjutan cukup membawa KTP”. Ucapnya.
“Dan saya meminta kepada Direktur RSUD dan kepada Kadis Kesehatan yang membawahi Puskesmas “tolong semuanya diarahkan ke rumah sakit disini dan jangan ada di rujuk ke rumah sakit lain rujuknya ke rumah sakit kita (RSUD), tidak ada yang memanfaatkan ke rumah sakit lain, jadi rumah sakit kita ini menghasilkan pendapatan untuk daerah, BPJS ini uangnya kembali lagi ke kita kita bayar dalam bentuk yuran tapi kembali ke kita dalam bentuk 2 itu tadi Kapitasi dan non Kapitasi”. Sambutannya.
Tak lupa PJ Bupati menyarankan kepada Kepala Desa agar jangan ragu untuk membawa masyarakat ke pasilitas kesehatan karena Kepala Desa adalah garda terdepan untuk mensosialisasikan program ini.
“Setelah di launching tolong Kepala desa siapa pun masyarakat kita yang sakit bawa ke pasilitas kesehatan jangan ragu pak. Selama saya di Sarolangun. Saya tidak mau mendengar ada masyarakat kita butuh pelayanan kesehatan ditolak gara-gara KTP nya belum ada jangan pak, walaupun pun KTP nya belum ada tetap di beri pelayanan sambil menunggu administrasi nya beri tindakan dulu jangan sampai kita tidak memberi tindakan kita dianggap lalai”. Ucapnya.
“Saya harapkan Kepala Desa garda terdepan untuk mensosialisasikan program ini nanti tidak ada lagi masyarakat kita di Desa bapak ibu yang berhadapan dengan masyarakat nanti masyarakat bilang gak ada biaya pak, pada hal hari kita melaunching UHC jaminan kesehatan Nasional dalam rangka memastikan masyarakat kita di Desa tidak ada lagi alasannya tidak ada uang padahal kita sudah kita daftarkan semua maka saya minta bapak Direktur BPJS untuk melaunching ini agar masyarakat Kabupaten Sarolangun bahwa pelayanan kesehatannya sudah terbuka”. Timpalnya.
“Ujud komitmen kami sebagai pemerintah daerah hadir dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara terbuka. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun yang ketiga sakit datang ke kepasilitas kesehatan cukup dengan membawa KTP”. Ujarnya.
Direktur kepesertaan BPJS kesehatan Ir. David Bangun,M. Eng,, IPU, ASEAN Eng dalam sambutannya menyampaikan, amanat untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan bahwa cakupan perlindungan Jaminan Kesehatan penduduk Indonesia ditargetkan mencapai minimal 98% penduduk terlindungi dengan JKN pada tahun 2024. Sampai dengan Sampai dengan 1 Desember 2024, 98,37 % penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN atau sejumlah 277.878.426 jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 282.477.584 jiwa.
Berbicara tentang UHC tentu tidak hanya menargetkan cakupan perlindungan JKN seluruh Penduduk Indonesia. UHC juga memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan promotif dan preventif yang efektif.
Di Kabupaten Sarolangun BPJS telah bekerjasama dengan 39 Fasilitas Kesehatan yang terdiri dari 37 Fasilitas Kesehatan Primer dan 2 Fasilitas Kesehatan Lanjutan (Rumah Sakit), Serta 2 Apotek PRB, 1 Laboratorium dan 1 Optik.
Pada kesempatan ini, BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah mencapai Universal Health Coverage 99,30 % atau 308.117 jiwa telah menjadi peserta JKN-KIS.
Kepada peserta JKN berstatus aktif dapat mendapatkan layanan Kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Pertama yang terdaftar seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktek Perorangan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atau Rumah Sakit dengan Rujukan Dokter pada Faskes Pertama atau kondisi gawat darurat.
Masyarakat Kabupaten Sarolangun yang belum menjadi peserta JKN dan membutuhkan layanan Kesehatan, dapat dilayani dengan melaporkan diri ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun untuk mendapatkan rekomendasi sebagai dasar pendaftaran peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemda Sarolangun pada kelas 3 ke BPJS Kesehatan, dan status peserta langsung aktif dan dapat menerima layanan Kesehatan.
“Pada hari ini kami gembira menyambut bahwa baru saja kita melaunching universal Health Coverage untuk Kabupaten Sarolangun dan secara spesifik universal Health Coverage prioritas artinya masyarakat Sarolangun tidak ada lagi kendala untuk mengakses pelayanan jaminan kesehatan Nasional atau yang menyelenggarakan nya BPJS”. Ucapnya.
“Jadi dengan hal ini memang bapak PJ menunjukkan komitmen nya bagaimana masyarakat itu terlindungi ketika masyarakat mengalami kondisi sakit, cukup besar dengan menunjukkan KTP itu bisa langsung mengakses layanan kesehatan ditempat-tempat pelayanan BPJS yang tersedia ini sesuatu yang menggembirakan, membanggakan dan memang kita harapkan hal ini tersampaikan ke seluruh masyarakat agar masyarakat tidak ada kendala lagi”. Timpalnya.
Selain itu, Ia mengatkan sejak di launching tahun 2022 masyarakat menuju singel identiti atau identitas tunggal maka sejak tahun 2022 BPJS telah merubah menggunakan bahwa identitas utama adalah KTP.
“Bukan berarti BPJS tidak berlaku, kartu KIS tidak berlaku tetapi identitas yang utama adalah KTP artinya apa ketika masyarakat membawa kartu BPJS itu masih berlaku tetapi cukup dengan KTP tentunya lebih praktis tidak perlu dompet disisi dengan kartu-kartu lain seperti itu”. Ujarnya.
“Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun sebagai Peserta PBPU Mandiri kelas 1, 2 dan 3 untuk rutin membayar iurannya setiap bulan dan membayar tunggakan untuk peserta yang menunggak sehingga status kepesertaannya tetap aktif dan dapat dijamin kesehatannya kapan saja”. Pungkasnya.
Dari pantauan media ini secara langsung, diakhir acara ditandai dengan Penyerahan penghargaan dari Direktur BPJS kepada PJ Bupati Sarolangun dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada penerimaan bantuan BPJS sekaligus Poto bersama. (bas).
