Basirun Abas Sirait 
Sarolangun Jambi, Indopublik-news.com
Usai pemangkasan sejumlah anggaran kegiatan, sebagaimana dalam Keputusan Mentrian Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun anggaran 2025,
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun mencadangkan anggaran sebesar 75 Miliar. Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden RI nomor 01 Tahun 2025 dan surat bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (PJ) Bupati Sarolangun Dr Bahri., S.STP., M.Si, pada Minggu, 9/2/25. Ia mengatakan jumlah anggaran yang dicadangkan tersebut ditotal mencapai Rp 79 Miliar dari pemotongan anggaran sejumlah kegiatan, khususnya Anggara DAK Fisik untuk Infrastruktur.
”Yang melakukan pemotongan bukan kita pemerintah daerah, tetapi secara Nasional arahan bapak Presiden, didalam inpres dan kita menerima KMK 29 tahun 2025, ditetapkan bahwa dari 79 miliar pemotongan APBD kita penyesuaian TKDD”. Ucapnya.
PJ Bupati menjelaskan 79 Miliar anggaran yang dicadangkan tersebut dari pemotongan anggaran terdiri dari Rp 31 Miliar Anggaran DAK Fisik pembangunan jalan di Kecamatan Limun, Pembangunan Irigasi kurang lebih Rp 744 Juta, Dana Alokasi Umum (DAU) pekerjaan umum dihilangkan atau dicoret semuanya.
” 79 Miliar itu secara Nasional, bukan saja di Sarolangun tetapi semua Daerah, fokusnya adalah DAK. Terkait infrastruktur, karena perintah bapak Presiden mengurangi anggaran infrastruktur, kita coba efisiensi untuk mendukung program yang telah diatur dalam program astacita bapak Presiden Prabowo”. Ucapnya.
Masih PJ Bupati, pada intinya Pemerintah Daerah diminta melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Inpres nomor 01 tahun 2025, penyesuaian keuangan transfer ke daerah. Efisiensi anggaran diminta melakukan penghematan, antara lain fokusnya kepada belanja barang dan jasa.
”Contohnya perjalanan Dinas di potong 50%, rapat diprioritaskan melalui zoom meeting, mengurangi rapat di luar kantor, hotel dan lainnya, mengurangi belanja kegiatan yang tidak jelas tidak berdampak output kegiatan di OPD, termasuk konsultasinya”. Ucapnya.
”Kemudian dicadangkan uangnya, yang masih kita sisir lagi, itu kita pindahkan ke BTT, kita simpan uangnya, kita tunggu apa kebijakannya dari Pemerintah pusat dalam konteks melaksanakan prioritas Nasional, yang jelas kita diminta untuk mendukung pelaksanaan makan siang gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis”. Ujarnya. (bas).
