Secara Virtual, PJ Bupati Sarolangun Henrizal Hadiri GEMAPTAS Satu Juta Patok Oleh Kementerian Agraria
Basirun Abas Sirait
4 min read
Sarolangun, Indopublik-News.Com,
Penjabat Bupati Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Henrizal S.Pt.MM bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara Virtual menghadiri Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) satu Juta patok batas bidang tanah secara serentak di seluruh Indonesia oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau BPN di Desa Bernai Dalam, Kecamatan Sarolangun, Jumat, 3/2/2023. Pagi.
Turut hadir, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rachman S.Ik, Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Amaraldo Cornelius, Kajari Sarolangun Bobby Ruswin SH. MH, Kepala BPN Sarolangun Dedy Suryadi, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Deka Diana SH. Kapolsek Sarolangun AKP Dwiyatno.
Selain itu juga hadir jajaran BPN Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan Sarolangun, jajaran BPN Sarolangun, Para Lurah, para Kepala Desa se-Kecamatan Sarolangun serta warga masyarakat setempat dan hadirin lainnya.
Gerakan pemasangan satu juta patok batas tanah ini dimulai oleh Menteri ATR Purn. Marsekal Hadi Cahyanto di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang disaksikan langsung secara Virtual oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sarolangun serta Kabupaten dan Kota se-Indonesia di 34 Provinsi.
Kepala BPN Sarolangun Dedy Suryadi dalam laporannya menyatakan, kegiatan GEMAPTAS ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan gerakan 1 juta patok batas tanah yang telah mendapatkan rekor muri. Kabupaten Sarolangun mendapatkan pemasangan 1.000 patok batas tanah yang harus terpasang dalam kegiatan GEMAPATAS yang dilakukan secara serentak di Indonesia.
”Untuk kondisi Sarolangun, kurang lebih 300.000 bidang, dengan total luas tanah 565 ribu hektar, dan APL 365 ribu hektar sementara 133 ribu bidang tanah yang sudah bersertifikasi, sedangkab lainnya masih ada 52 persen yang harus diselesaikan.” Ucapnya.
Dedi Suryadi juga menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan hingga sampai tahun 2025 mendatang, seluruh bidang tanah yang belum disertifikatkan masyarakat Sarolangun telah dilakukan sertifikasi, yang jumlah sebanyak 52 persen dari total APL sebanyak 365 ribu hektar.
”Pemasangan patok batas tanah ini saya tegaskan itu gratis, kalau terbitnya sertifikat tanah maka nilainya juga akan meningkat, Mari kita sukseskan program PTSL, Pasang patok, anti cekcok, dan anti caplok.” katanya.
Program Gemaptas ini juga disambut baik oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE yang mana program ini telah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi tanah.
Menurut Tontawi, Sertifikasi tanah ini tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain dapat meningkatkan nilai jual tanah, tetapi juga bisa mengurangi sumber masalah pertanahan karena dengan adanya batas tanah yang sudah jelas.
” Kalau dulu, jika ingin mengurus sertifikat tanah harus ada perantaranya yang paham dalam alur kepengurusan tanah dan waktunya cukup lama bahkan setahun. Tapi sekarang berbalik, semuanya mudah dan cepat. Program pusat jelas, karena pemerintah ingin menjamin hak masing-masing masyarakat, karena jika sudah punya sertifikat sulit untuk menggeser tanah kita.” Ujar Tontawi.
”Ayo sama-sama kita mensosialisakan program ini, saya harap semua warga yang memiliki tanah ini bisa memperoleh sertifikat. Saya sangat mendukung, program PTSL ini digratiskan dan juga maksimalnya sebanyak 5 hektar tanah.” Tandasnya.
Pada kegiatan itu, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal S.Pt. MM menandatangani berita acara gerakan satu juta pemasangan patok batas tanah. Dia mengatakan bahwa Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga kegiatan harus di dukung oleh masyatakat pula.
”Untuk Kabupaten Sarolangun, Program PTSL sebanyak 11 ribu sertifikat yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Masyarakat enggan untuk mensertifikasi tanah ataupun lahan dikarenakan adanya kekhawatiran adanya BPHTB. Karena nilai objek tanah akan dihitung mulai dari PBB dan Nilai jual sehingga muncul BPHTB, sementara BPHTB itu salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) pemerintah.” Kata Pj Bupati Sarolangun Hendrizal.
Dia meminta seluruh Kepala Desa, para Lurah agar dapat mendukung program ini karena ini merupakan program pemerintah pusat. Yang merupakan kesempatan bagi masyarakat khususnya tanah-tanah sosial misalnya tanah mesjid, musholla, sekolah untuk dapat disertifikatkan.
”Saya menghimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan momen ini, dimana program PTSL ini luasannya maksimal 5 hektar. Terkait dengan gerakan 1 juta pemasangan patok batas tanah ini, mari kita dukung dan sukseskan program PTSL ini,” Pungkasnya.
Sementara itu, Mentri ATR (Purn) Marsekal Hadi Cahyanto melalui Virtual dalam arahannya menyampaikan, Gerakan pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di 34 Provinsi di Seluruh Indonesia merupakan dalam upaya percepatan Program PTSL dengan tujuan untuk memberikan memberikan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.
“Program yang akan kita laksanakan ini secara berkelanjutan, kedepan kita harapkan tidak ada cekcok lagi dan tidak ada caplok lagi. Kegiatan ini adalah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk bisa di sertifikatkan. Pada tahun 2016 di Indonesia 46 juta bidang yang baru memiliki sertifikat, dan setiap tahun BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. Makanya kita lakukan percepatan program PTSL ini, sehingga sampai hari ini total bidang tanah yang sudah disertifikat ini sebanyak 101 juta bidang tanah,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal beserta jajaran forkompinda Sarolangun dan Kepala BPN Sarolangun Dedy Suriyadi secara simbolis melakukan pemasangan patok batas bidang tanah di Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun berjalan lancar dan sukses. (bas).
