Pj. Bupati Henrizal Hadiri Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023
Basirun Abas Sirait
4 min read
Sarolangun, Indopublik-News.Com,
Penjabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henrizal S.Pt. MM menghadiri sekaligus membuka secara resmi forum gabungan perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, Selasa, 7/3/2023. Siang Bertempat di aula Kantor Bappeda Sarolangun.
Dalam acara kegiatan tersebut, turut hadir Sekda Ir. Endang Abdul Naser, Assisten lll Azrian, Seluruh Kepala OPD, Para Sekretaris Dinas, para Camat, para Kabid dan para Kasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
Kepala Bappeda H. Muhammad S.Ag menyampaikan, Kegiatan pelaksanaan forum gabungan perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023, bahwa kegiatan pelaksanaan forum gabungan hari ini adalah rangkaian dari proses perencanaan, penyusunan RKPD Tahun 2024.
“Yang tahapan ini sudah kita mulai dari Musrenbang Desa di lanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan kemudian kita sama-sama meminta pendapat dari stakeholder yang ada di Kabupaten Sarolangun dalam rangka forum Konsultasi Publik dan sampailah pada hari ini kita akan menyepakati secara bersama-sama bersinergi, mensingkronisasi kan beberapa program pemerintah bersama para perangkat Daerah.” Ucapnya.
” Sampai pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan demi tahapan penyempurnaan perencanaan penyusunan RKPD Tahun 2024. Dapat kami laporkan kepada pak Bupati, bahwa sesungguhnya pada hari ini kita mau tidak mau suka atau tidak suka agar memang angka atau pun program prioritas itu harus menjadi pertimbangan secara keseluruhan tidak semua keinginan tidak semua usulan harus kita masukkan dalam RKPD Tahun 2024.” Timpalnya.
Ia mengatakan, berkaitan dengan daftar usulan, yang pertama bahwa jumlah pokir Dewan lebih kurang 635 yang mungkin sudah di input melalui operator masing-masing, yang tentu saja banyak sekali pokok-pokok pikiran Dewan kali ini yang sudah mereka Paripurnakan yang bisa jadi, andai kata semuanya kita masukkan ke dalam RKPD tentunya akan membengkak pada akhirnya nanti.
” Kita perlu coba membatasi apa kira-kira yang menjadi prioritas kita di Tahun 2024. Begitupun juga dengan jumlah program Renja total keseluruhan 832 kemudian dengan jumlah kegiatan 863 dan sub kegiatan lebih kurang 30.25. Nah, hal ini dari jumlah total usulan yang ada di Musrenbang Desa kemudian sudah di input melalui Renja SKPD begitu juga dengan Pokir Dewan tentu saja pemikiran kami angka RKPD Tahun 2024 sampai di angka 7 Triliunan, sementara kemampuan APBD kita salah satunya kita ketahui kita dengar sama-sama dalam Konsultasi Publik di paparkan oleh Kepala BPKAD bahwa jumlah kemampuan anggaran kita hanya sebatas 1.2 Triliun atau proyeksi 1,3 Triliun.” Katanya.
Menurut dia, singkronisasi SKPD pada hari ini akan bisa berani menyesuaikan skala prioritas terutama mana yang lebih baik, prioritas mana yang menjadi fokus peningkatan perekonomian mana yang menjadi fokus infrastruktur, mana yang menjadi fokus pelayanan Publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan dan Kesehatan begitu juga mungkin di SPN dalam hal ini SKPD-SKPD mengakui SPN itu yang di utamakan belum lagi mungkin proses peningkatan SDM dan sebagainya.
” Oleh sebab itu, melalui forum ini perlu mengurut dada. Diharapkan kita bisa memperkecil ruang lingkup tidak terlalu besar nanti angka SKPD kita sehingga demikian proses pencapaian yang berkualitas untuk bisa kita dapatkan.” Kata dia.
” Pada hari ini seluruh SKPD dan para Camat didampingi Kasubbag Programnya harus berani mencoret atau mungkin tidak memperioritaskan mana yang kira-kira keinginan tapi lebih di fokuskan mana yang menjadi kebutuhan. Dan diharapkan sebagaimana yang disampaikan Bapak Bupati pada setiap Musrenbang paling tidak satu dalam satu Desa.” Sambungnya.
” Melalui rangkaian kegiatan hari ini kedepan tentu saja kita bisa bersinergi bersama, Tentu saja mungkin kita bisa menaungkan pemikiran sehingga pada akhirnya nanti seluruh yang menjadi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pelayanan dasar terpenuhi terakomodir dalam RKPD bahkan nanti menjadi APBD.” Ujar H. Muhammad.
Sementara itu, Pj Bupati Sarolangun Henrizal S.Pt. MM dalam sambutannya yang di bacakan Sekda Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser menyampaikan dalam rangka pelaksanaan amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah maka salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan penyusunan RKPD melalui perangkat Daerah. Forum perangkat Daerah merupakan wahana antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak melalui program kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah sebagai perwujudan dari partisipasi perencanaan pembangunan Daerah
Pada forum perangkat Daerah yang di laksanakan pada hari ini akan membahas rencana kerja perangkat daerah dengan menggunakan lintas program kegiatan yang menghasilkan dari Musrenbang Kecamatan serta keseluruhan melalui Pokok pikiran (Pokir) Dewan sampai di bahas untuk Renja perangkat Daerah.
” Saya berharap, kepada Ketua Bappeda agar mengabsensi SKPD yang tidak hadir karena ini menyangkut kerja sama untuk bersama juga nanti Pak Asisten l dan ll dengan membawahi bidang masing-masing, jangan merasa diwakili tapi tidak hadir nanti tidak rembuk, sama-sama menyepakati begitu nanti di DPRD kita satu bahasa.” Ucapnya.
Dia mengatakan, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan suatu program. Karena perencanaan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang berbahagia dan mempertimbangkan dana yang tersedia demi masyarakat.
” Saya berharap bapak-bapak OPD betul-betul memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan mengingat anggaran seperti yang disampaikan hanya 1,2 Triliun. Jadi OPD bisa di sonding misalnya antara PU dengan Perhubungan, Perkim, jangan sampai kegiatan itu tumpang tindih dan berharap satu Desa satu kegiatan dan saya meminta kepada OPD mengutus yang berkompeten” PJ Bupati berharap.
” Saya meminta OPD terkait bahwa satuann harga harus betul-betul valid termasuk judul karena itu berpengaruh pada kegiatan APBD kita sering terjadi tidak sesuai dengan pembahasan sehingga menjadi permasalahan jadi dalam Kuorum Ketua Bappeda dan BPKAD harus singkron. Yang pelayanan dasar itu perlu, tupoksi masing – masing Dinas pertajam kedepan., Kerjakan maksimal jangan hal-hal spele sering terlupakan.” Lanjut dia.
Ia menegaskan, Untuk perencanaan harus dapat memberikan arahan dan peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat sehingga diperlukan singkronisasi dan sinergitas antara rencana program dan kegiatan seluruh perangkat Daerah dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada, salah satu rangkaian proses rangkaian tersebut adalah forum perangkat Daerah yang di laksanakan pada hari ini.
” Pelaksanaan forum perangkat Daerah memiliki arti penting dalam rangka mengawal kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penting saya sampaikan kepada kita semua pertama kepada Kepala perangkat Daerah agar betul-betul memperhatikan hasil-hasil Musrenbang, Kecamatan serta pokok-pokok pikiran Dewan sehingga nantinya dapat menyerap dan menghasilkan program kegiatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan Kecamatan atau Desa.” Ujar Henrizal. (bas)
