Basirun Abas Sirait 
Sarolangun, Indopublik-News.Com
Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari SE. M.Pd.i menyambut aksi unjuk rasa yang digelar oleh gabungan aliansi LSM Sarolangun Bersatu ke Kantor Bupati dan gedung DPRD Sarolangun terkait dugaan adanya penyimpangan pengguna anggaran MTQ Ke 52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun tahun 2023.
Tontawi mengajak para pendemo untuk dilakukan audiensi.Rabu, 6/8/2023 di ruang aula polaGedung DPRD. Sarolangun.
Tampak hadir, Plh Sekda Sarolangun Ir. Dedi Hendri, Asisten I Arief Ampera, Kakan Kesbangpol Hudri M.Pd.i, Kasat Pol PP Drs. M. Idrus, pihak pengaman Polres Sarolangun Kabag Ops Kompol A.Bastari, Danramil Sarolangun Mayor.Inf Abdul Aziz dan semua pendemo (anggota gabungan LSM Bersatu).
Ahmad Sodikin selaku juru bicara membuka audiensi menyebutkan jika event MTQ tingkat Provinsi Jambi di Sarolangun merupakan suatu gengsi Kabupaten Sarolangun dimata Kabupaten lain. Akan tetapi selaku warga dengan fakta yang ditemukan dalam ajang tersebut sangat membuat sedih dan kecewa.
Tampak secara bergantian 15 LSM yang tergabung dalam aliansi unjukrasa tersebut menyampaikan temuan – temuan yang di dapat dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi Jambi di Sarolangun tahun 2023.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE.M.Pd.I menggapai penyampaian pengunjukrasa. Dia mengatakan, penganggaran untuk MTQ ini panjang, bahkan diprotes KPK terkait besarnya anggaran yang cukup besar sementara pelaksanaan sebentar.
”Saya pernah berstatemen dilapangan jika nilai anggaran terakhir MTQ yang kita setujui hanya 15.643 Miliar, bukan Rp 17.5 Miliar”. Katanya.
Tontawi menjelaskan, terkait pemenang tender EO itu merupakan kewenangan Dinas terkait, DPRD hanya menyetujui anggaran. Bahkan kemarin pihak Provinsi akan membantu sharing Rp 2.5 Miliar melalui APBD provinsi, tapi sampai sekarang belum ada.
”Memang kita sangat menyayangkan kejadian – kejadian di MTQ yang seharusnya tidak terjadi, namun Ini menjadi koreksi dan pelajaran kita untuk kedepannya lebih baik lagi”. Ucapnya.
Sementara Plh Sekda Sarolangun Ir. Dedi Hendri dalam kesempatan itu menjelaskan, jika semua kegiatan belum semuanya dibayarkan, saat ini masih dalam proses audit berapa yang pantas dibayarkan.
”Kami berharap dan minta persoalan ini tidak menimbulkan masalah, kami akan memberikan yang terbaik. Mari bersama kita menyikapinya dengan tenang sampai proses audit selesai”. Ucap Dedi.
Kemudian, Asisten I Arif Ampera selaku Ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada kawan – kawan LSM yang sudah menjalankan fungsi pengawasannya.
Dia menyampaikan, jika pelaksanaan MTQ merupakan kewajiban, Kabupaten mempunyai hak menerima dan menolak, namun Kabupaten Sarolangun sudah Dua kali menolak, sehingga tahun 2023 ini tidak bisa menolak .
”Kita sudah dua kali menolak pelaksanaan, namun tahun ini kita tidak bisa menolak”. Katanya.
Dalam pelaksanaannya Kabupaten Sarolangun juga sudah meminta mundur dari jadwal yang telah ditetapkan,akan tetapi karena berdekatan dengan kegiatan provinsi sehingga tidak bisa diundur.
”Kita juga sudah minta mundur dari jadwal, Harapan kita mundur agar pelaksanaannya bisa lebih matang, namun tidak bisa. Namun secara umum pelaksanaan MTQ ini berjalan sukses”. Tandasnya.
Usai audiensi, Tontawi saat dimintai tanggapannya, kepada awak media ia mengatakan, ini masih pertemuan tahap awal.
“Kalau masih berlanjut kita meluangkan waktu terhadap rekan-rekan terkait informasi yang dibutuhkan”. Katanya.
Disoal terkait audit, dia mengatakan belum ada hasil audit.
“Kalau hasil audit belum kita terima, dan kita minta sekda agar hal ini diaudit. Begitu sudah di audit, ril atau tidak seperti apa, nanti kita sampaikan. Dari awal kita sampaikan hal-hal yang tidak terjadi, kita sayangkan terjadi, itu saja”. Ujar Tontawi.
Ada beberapa hal yang kita anggap sangat sepele sekali tetapi itu menjadi pembicaraan orang banyak, sehingga bisa menutupi kesuksesan pelaksanaan MTQ ini.
Jadi, kalau ada temuan kita minta tetap harus ditindak lanjuti”. Pungkasnya. (bas).
