PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri Buka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2025
Basirun Abas Sirait
3 min read
Sarolangun, Indopubliik-News.Com
Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Bappeda Sarolangun menggelar Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sarolangun Dr.Ir. Bachril Bakri M.App. Sc. Bertempat di aula Bappeda Sarolangun, Jum’at, 16/2/2024.
Turut hadir, Ketua Komisi I DPRD Sarolangun Drs. Fahrul Rozi, M.S.I, PJ Sekda Sarolangun Ir. Dedy Hendry M.S.I, Kadis Kominfo H. Ahmad Nasri SH, Kadis Disnakan Dulmuin, Kadis Damkar Trianto Kadis Kesehatan Bambang Hermanto, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf. Abdul Aziz, Kepala Kemenag Sarolangun H. M. Syatar, para Asisten, para staf ahli Bupati, para Camat, Ikatan Dokter Indonesia, Tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti SE dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik diamanatkan atas dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dan tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD, RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
“Rancangan awal (Ranwal) RKPD dibahas oleh SKPD dan pemangku kepentingan sehingga perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Ucapnya.
Maria menjelaskan, Forum Konsultasi Publik ini juga merupakan kegiatan lanjutan setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada 22 Januari 2024 hingga 07 Februari 2024 yang lalu, dimana yang menjadi isu strategis pembangunan Daerah Tahun 2025 yakni;
1. Peningkatan infrastruktur Daerah,
2. Peningkatan perekonomian Daerah dan masyarakat,
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan, responsif gender dan pelayanan publik dan,
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan Nasional.
“Pada Tahun 2025 nanti, Kabupaten Sarolangun tetap memfokuskan kebijakan Nasional seperti penanganan dan pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pengangguran terbuka kemiskinan ekstrim pembangunan rumah tak layak huni penanganan stunting, fasilitas pelayanan publik, pemberdayaan usaha mikro dan sentral pertanian dan peternakan maupun perkebunan”. Ucapnya.
Lanjut Maria, dalam penyusunan RKPD tidak lepas dari masukan dan saran pendapat dari tokoh masyarakat Kabupaten Sarolamgun, pemangku kepentingan serta kebijakan mensinkronkan dan menyelaraskan kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Peserta terdiri dari Forkopimda, seluruh perangkat Daerah, tokoh masyarakat organisasi profesi organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini akan diinformasi tentang menginformasikan proyeksi yang disampaikan oleh nara sumber dari BPKAD, BPPRD dan Badan Pusat Statistik”. Ujarnya.
Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Sarolangun, Dr. Ir. Bachril Bakri M.App.Sc, dalam sambutannya mengatakan, rancangan awal RKPD Tahun 2025 ini sebagai acuan untuk Kepala Daerah yang terpilih nantinya, sehingga Kepala Daerah yang terpilih tinggal melaksanakan program kerja yang sudah disusun didalam RKPD tahun 2025.
Lanjut Bachril, jika dalam forum ini nantinya semua usulan, gagasan dan program kerja yang sudah diusulkan di Musrenbang Kecamatan bisa disinkronisasikan dengan SKPD. Sementara RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sarolangun nanti tetap mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi.
” Bicara masalah peningkatan fisik atau infrastuktur hanya bagian kecil, namun sesuai dengan kebijakan Presiden RI, dimana peningkatan SDM dan ekonomi itu yang paling utama”. Ucapnya.
Dia mengatakan, Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 kemarin, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,64 % sementara angka pengangguran menurun sebesar 0,32%. Sedangkan angka kemiskinan meningkat dari 1165 menjadi 1404.
Dirinya berharap kegiatan ini bisa menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi seperti persoalan Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan ekstrem, peningkatan PAD, pariwisata, pengembangan UMKM, bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
“Kami minta kepada seluruh SKPD untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang bisa betul-betul mengangkat kebijakan tersebut”. Ujar PJ Bupati Bachril Bakri.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan berita acara forum konsultasi publik oleh Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri, PJ Sekda Sarolangun, Kepala OPD, Ormas dan tokoh masyarakat. (bas).
