Bappeda Gelar Paparan LKPJ Kepala Perangkat Daerah Tahun 2O23 Kepada Bupati Sarolangun
Basirun Abas Sirait
2 min read
Sarolangun, Indopublik-News.Com
Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar pemaparan LKPJ Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada PJ Bupati Kabupaten Sarolangun. Bertempat di aula Kantor Bappeda Sarolangun, Rabu, 13/3/2024.
Kegiatan Paparan LKPJ Kepala Perangkat Daerah yang digelar, dihadiri langsung oleh PJ Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri,M.App. Sc. para Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten serta seluruh Camat se-Kabupaten Sarolangun.
Pelaksana tugas Kepala Bappeda Sarolangun Maria Susanti SE dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
LKPJ perangkat Daerah tahun 2023 di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, kepada Bupati Sarolangun sebagai berikut;
Dasar kegiatan adalah: yang pertama UU no 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Yang kedua, UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 13 tahun 2018 tentang pembinaan Daerah
Yang ketiga, peraturan pemerintah Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi program dan kinerja pemerintah Daerah
Yang keempat, peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah
Maria menjelaskan, tujuan pelaksanaan paparan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ ini adalah sebagai berikut yang pertama untuk mengklarifikasi dan mengetahui data sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama tahun 2023 sehingga pada saat pembahasan LKPJ bersama DPRD data yang disajikan dan beberapa kondisi yang sebenarnya.
Yang kedua, untuk mengetahui pencapaian indikator kinerja dari masing-masing SKPD sesuai dengan Renja pembangunan Daerah ATRB di Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026.
Yang ketiga, mengawasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun serta apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 sehingga dapat menjadi pedoman pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
Yang keempat, merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD selaku penanggung jawab kegiatan berupa keuangan di unit kerja kepala daerah. Yang kelima, meningkatkan silaturahmi dan berkordinasi kerja sama antara satuan perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun
“Pelaksana paparan pertanggungjawaban LKPJ Kepala SKPD ini dilaksanakan hari ini masing-masing SKPD memaparkan secara singkat dan jelas tentang realisasi capaian keuangan, kinerja program dan kegiatan, capaian kinerja SKPD dan permasalahan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya.
Keempat peserta diikuti oleh seluruh kepala OPD dan camat dilingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun”. Ujar Maria.
Sementara itu, PJ Bupati Sarolangun Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App. Sc menyampaikan untuk realisasi anggaran rata-rata diatas tahun sebelumnya tahun 2022. Indikator flatporm index perolehan cukup signifikan di tahun 2022 sekitar 70,8 dan di tahun 2023, 71,29% Jadi indikator adalah salah satu kunci pembangunan Daerah.
“Saya harapkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan Ibu Maria tadi supaya segera diselesaikan. Mudah-mudahan dapat diselesaikan tepat waktu”. Ucapnya.
Saat ditanya terkait pencapaian OPD dalam tahun 2023. Bachril mengatakan ada peningkatan dari tahun sebelumnya (2022) yaitu sekitar 90 koma sekian persen.
“Lebih baik dari tahun 2022. Total tadi saya sebutkan 93,15% secara total semua (tahun 2023), jadi target-target itu lebih baik dari tahun 2022. Itu artinya ada peningkatan. Harapan kita minimal sama di tahun 2024 ini”. Ujar Bachril kepada media ini. (bas).
