Jilid 2 HMI Demo Di Gedung DPRD Sarolangun, Cikal Bakal Berlanjut Demo Jilid 3
Basirun Abas Sirait
5 min read
Sarolangun, Indopublik-news.com,
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sarolangun Demo (unjuk rasa) di Gedung DPRD Sarolangun Jilid 1 senin 15/11/21 dan Jilid 2 telah berakhir 18/11/2021. Menyusul cikal bakal berlanjut Demo jilid 3.
Sedikit beda, Kalau di Jilid 1 HMI Demo tidak di sambut anggota DPRD Sarolangun, yang konon kabar itu para anggota DPRD Sarolangun “Bintek.” Nyatanya di Demo jilid 2 HMI kali ini tampak di sambut baik oleh Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya. Meski tampak sedikit terpancing emosi Ketua DPRD Tantowi, namun tidak terjadi Kisruh.
Selepas Orasi diluar Gedung Dewan. Para Mahasiswa/i diajak audience di ruang internal gedung Dewan, yang dihadiri Kasat Pol PP, Kabag OPS Polres Bastari Yusuf, Kakan Kesbangpol Hudri, Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari, Waka 1 Aang Purnama, Waka 2 Syahrial Gunawan dan anggota DPRD lainnya serta Para Mahasiswa/i HMI yang terdiri dari 30 orang.
Dalam a Diantaranya adalah anggaran DPRD untuk tahun 2022, menurut HMI mencapai 46 Milliar. Kemudian pembuatan Kolam di depan rumah dinas Ketua DPRD Sarolangun.
Diruang Internal Dewan dilakukan audience bersama HMI, dipimpin Ketua DPRD Tantowi Jauhari SE pantauan media ini kurang lebih menekan waktu 2 jam. Apa yang disampaikan HMI tampaknya tidak membuahkan hasil, dimana tuntutan aspirasi yang di sampaikan HMI dari 14 aitem tidak terjawab.
Adapun tuntutan HMI yang disampaikan oleh Debi Kurniawan selaku Ketua HMI. Ia mengatakan ditengah sulitnya ekonomi saat ini kami menanyakan anggaran DPRD tahun 2022 mencapai 46 Milliar beserta pembuatan kolam ikan mencapai Rp 700 juta kurang lebih dan juga anggaran Sekwan.
” Saya minta maaf aspirasi yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan data di lapangan dan jika itu bodong tidak benar mohon di tandatangani Ketua serta wakil. Dan jika tidak maka kami akan aksi jilid 3.” Katanya.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari SE mengatakan, ” baik saya juga tidak bisa membatasi adek-adek HMI, mau jilid 3 mau jilid 4 atau mau lanjutkan ke KPK inikan sebagian dari hak adek-adek.
Tapi yang jelas saya sampaikan dari awal saya sebagai Ketua sebagai pimpinan DPRD tentu yang saya tanda tangani itu yang sifatnya yang saya ketahui, prinsip-prinsipnya seperti apa dan memang saya ketahui secara rinci.” Katanya
Nah, dari awal sudah saya sampaikan, lanjutnya, bahwa ini kan belum masuk ke DPRD. Dan adek-adek sudah mendapat data, tentu data ini saya belum berani menandatangani kecuali saya sudah tau persis isi dalam RAPBD itu sekian yang di setujui adek-adek minta di perkuat dengan pernyataan sikap.
” saya siap asal itu sudah melalui pembahasan. Tapi kalau belum pembahasan saya tanda tangani disitu judulnya itu nah yang membingungkan dimana mau ngambil judulnya itu adik Debi.” Kata Tantowi.
Lanjutnya lagi, “jadi kalau kami sudah siap pembahasan barangnya jelas. Pak ketua tolong tanda tangani ini. Karena ini mempertegas sia-sia tetapi harus jelas intinya. Ini kan data itu kan dak tentu ini sumbernya dari mana, adek juga tidak mau ngasih tau kami, dapat dari mana masa data seperti itu saya tanda tangan. Nah ini harus di terima mohon pengertian adek-adek juga.” Ujar Tantowi.
” Saya pertegas dindo Debi terkait pernyataan sikap saya belum berani menandatangani entah kalau Waka keduanya.” Imbuhnya.
Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Syahrial Gunawan mengatakan, “namanya anggaran, kita kan mau pembahasan ini dak bisa kita pastikan dak. Apa yang mau di teken, Wajar kalau ada kawan tadi bilang bodong. Kalau saya tidak bilang bodong. Tapi anggaran itu tidak pernah kita lihat, disuguhkan dengan anggaran itu kan bingung. Sumpah mati belum lihat anggaran itu. Buku APBD aja belum ada kini dak.” Timpalnya.
Aang Purnama Wakil Ketua 1 juga mengatakan, ” saya belum melihat sama sekali jumlah ataupun aitem-aitem yang ada seperti yang di sampaikan adek-adek itu. Bagaimana saya mau tanda tangan. Persoalannya saya tidak tau gitu lho jangan memaksa saya untuk menandatangani sesuatu yang tidak tahu menahu sama sekali itu persoalannya, kecuali pada saat pembahasan nanti.” Katanya
Kemudian Debi Ketua HMI menjawab, ” Kalau memang data ini bodong data ini tidak benar tolong disepakati pernyataan sikap kami karena pernyataan sikap kami ini pres rilis kami ini bicara data apa yang sudah saya simpulkan apa bila data ini tidak benar tolong di tandatangani sudah itu aja bang.” Katanya.
” kita audience hari ini harus kongkrit dan tolong di tandatangani apabila data ini tidak benar. Dan ketika memang tidak benar kami akan tetapi berupaya silaturrahmi kepada KPK RI untuk mengkros cek double prinkas kinerja Dewan pada hari ini.” Sebut Debi diakhir audience.
Usai audiensi, Kepada awak media, Debi mengatakan, ” Aksi kita hari ini yang pertama sudah menyampaikan aspirasi dan itikat baik HMI untuk mengindahkan audience dan juga atas apa tuntutan-tuntutan kita sampaikan berdasarkan data yang di lapangan pada hari ini.” Ucapnya.
” Salah satu hasilnya tadi pihak Dewan mengatakan bahwasanya data itu data bodong dan data itu data palsu. Nah logikanya makanya di dalam (ruang rapat-red), saya pertegas kan kembali bahwa ketika memang data ini adalah data bodong dan palsu otomatis DPRD harus atas apa yang kami sampaikan pernyataan sikap HMI.” Uajarnya
Lanjut Debi, Pada hari ini pernyataan HMI ini tidak di indahkan. Nah makanya ini ada indikasi pertanyaan sebetulnya, ada apa?. Mungkin itu. Langkah apa yang akan dilakukan HMI kedepannya. Kalau berbicara tentang langkah tentu kami juga sudah menyampaikan kepada pihak Dewan aksi jilid 3. Pada tanggal 23 Nopember dan menyambut langsung kedatangan KPK. Kita akan melakukan aksi tgl 23 Nopember.
Masih Debi, ” Kesimpulan hari ini tidak memuaskan karena penyampaian kawan-kawan HMI dan atas apa keputusan hari ini DPRD bagaimana berupaya untuk menolak dan jangan sampai di sahkan atas apa yang kami sampaikan terkait pernyataan sikap HMI itu.” Katanya.
“Ketika memang data bodong dan tidak mengetahui atas apa yang kami sampaikan perihal data itu tentu harus di tanda tangani dan tidak ada unsur ketakutan di sana. Makanya ketika kita audience. DPRD dengan cara dan berupaya beralibi jangan sampai persoalan pernyataan sikap yang kami sampaikan ini di tanda tangani. Mungkin itu.” Ujar Debi
Lebih lanjut ia mengatakan, “adapun pernyataan sikap; pertama. Menolak atas disahkan sppd dana sekretariat Dewan, kedua. Prioritaskan ekonomi masyarakat, tingkatkan gaji honorer, ke empat itu saya lupa tadi dan apabila poin satu dan poin 4 tidak di indahkan maka kami akan melakukan aksi jilid 3 dan kami akan layangkan surat kepada KPK pada tanggal 23 Nopember dan ini indikasinya jelas ada sesuatu yang di sembunyikan.” Tutupnya. (bas).
