Sarolangun, Indopublik-news.com,
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Sarolangun menggeruduk gedung Dewan. Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE menyambut dengan baik aksi Mahasiswa tersebut. Bertempat di ruang rapat aula Gedung DPRD Sarolangun. Senin 11/4/22.
Mahasiswa PMII menggelar aksi damai mulai dari jalan lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati Sarolangun hingga ke Gedung DPRD Sarolangun dengan pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian, Pol PP Sarolangun dan TNI. Berjalan tertib dan aman.
Dalam orasinya menyuarakan penolakan wacana tiga periode Presiden, tolak keras penundaan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah di tetapkan, mendesak turunkan stabilitas ekonomi, turunkan harga minyak goreng dan BBM, serta menindak tegas oknum polisi yang melakukan kriminalitas terhadap Mahasiswa PMII.
Usai orasi aksi damai di depan gedung DPRD Sarolangun, Mahasiswa PMII cabang Sarolangun di terima audiensi di aula ruang rapat gedung DPRD.
Di ruang rapat berlangsungnya audiensi tampak hadir Kakan Kemenag Syatar, Kakan Kesbangpol Hudri, Kapolres Sarolangun Anggun Cahyono Sik, Dandim Sarko Aldo, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE, Wakil Ketua l Aang Purnama, Wakil Ketua ll Syahrial Gunawan dan para Mahasiswa PMll.
Tak terlepas turut serta hadir Kadis Perindustrian dan Perdagangan UMKM dan Koperasi Trianto dan juga hadir anggota DPRD Hermi S. Sos, Yusuf Helmi, Muslim dan Fahrul Rozi dan anggota DPRD lainnya.
Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE usai audiensi, saat di wawancarai. Kepada awak media ia mengatakan, hari ini kita kedatangan adek-adek PMll iya, menyampaikan aksi damai ke DPRD Sarolangun. Dan Alhamdulillah di dampingi bapak Kapolres, bapak Dandim Sarko, dimana ada 4 poin tadi pertama’ menolak perpanjangan Presiden dan wakil presiden masa jabatan 3 Periode.
Yang ke dua tadi ada masalah BBM dan sembako di Kabupaten Sarolangun, yang ke tiga terkait penimbunan yang terjadi di Samaran yang di rangkap pihak Kepolisian. Dan yang ke empat adanya aksi yang oknum Polri kemaren kejadian di Jambi.
“Nah, hasil dari kesepakatan kita tadi bahwa pada prinsipnya poin pertama karena ini sudah di klarifikasi langsung oleh pidato Presiden, bahwa Presiden juga tidak setuju dengan jabatan 3 Periode dan perpanjangan Presiden. Artinya ini sudah terbantahkan.” Ucapnya.
Yang poin kedua, kenaikan BBM dan sembako ini kan sebenarnya isu Nasional, kebijakan dari pemerintah pusat. Namun kami sepakat ada reaksi-reaksi di bawah ada aksi dibawah sehingga kita tidak menerima saja, apa yang menjadi keputusan pemerintah yang membebankan rakyat Indonesia.
“Pada prinsipnya kami tadi peserta rapat setuju dengan aksi ini sehingga ada mungkin perhatian dari pemerintah pusat mengkaji ulang dengan kenaikan BBM, kenaikan sembako, ini menjadi kajian nanti dari apa-apa yang sudah kami sepakati.” ujar Tontawi.
Dan yang ketiga lanjutnya, terkait dengan penimbunan minyak yang 10 Ton Ini orangnya tidak ditahan di Polres menurut keterangan bapak Kapolres Sarolangun. Tetapi prosesnya tetap jalan. Seandainya nanti sudah lengkap maka ini nanti akan di limpahkan kepada Kejaksaan. Dan Kejaksaan untuk di tuntut di pengadilan.
“Isu selama ini di lepaskan memang benar karena faktor umur, umur sudah uzur pak Kapolres bilang tadi yang pelaku tetap kita suruh pulang, namun prosesnya tetap jalan.” Katanya.
Masih Tontawi, yang terakhir, pak Kapolres tadi menyampaikan atas nama Kepolisian Sarolangun, Polda, beliau minta maaf dalam kejadian oknum yang terjadi kemarin bentrok dengan PMll di Jambi. Dia minta maaf dalam kejadian itu.
“Ini kami tadi menandatangani fakta integritas, saya sebagai Ketua DPRD, dan pak Kapolres juga dengan Dandim dan juga oleh adinda Weri Ardiansah sebagai Ketum PMll. Dan Alhamdulillah tanggapan Mahasiswa hasil audiensi tersebut mereka cukup puas.” Pungkas Tontawi Jauhari. (bas)