Sarolangun, indopublik-news.com,
Miris, peningkatan jalan Burung Hantu Dam Siambang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan pagu anggaran “4,8 Milliar” di pertanyakan.
Pasalnya, Kontraktor pemenang tender belum mengerjakan proyek peningkatan jalan Burung Hantu tersebut. Melihat kondisi Jalan yang penuh lumpur itu seharusnya sudah dikerjakan mengingat musim hujan akan tiba. Tapi sayang, pemenang tender belum mengerjakan jalan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Sarolangun Aang Purnama SE, MM. Yang juga selaku wakil Ketua DPRD Sarolangun diruang kerjanya saat di bincangi media ini, Selasa (31/8/21).
Kepada media ini ia mengatakan.
“kalau fisik yang saya pantau belum sama sekali di kerjakan. Nah, sementara ini kan seharusnya, seyogyanya pemenang tender ini harus mengerjakan itu. Tender pada bulan Pebruari apa Maret kalau gak salah kontrak itu.” Katanya.
Masih Aang, Kontrak itu berjalan tertanggal mulai bulan Maret. Dari bulan Maret sampai sekarang sudah 6 bulan. Berarti sudah lewat masa kontrak. Nah alangkah sangat di sayangkan ini uang 4,8 Milliar itu tidak di serap ke proyek yang seharusnya memang sekarang ini sudah bisa di nikmati oleh masyarakat.
Sekarang ini bagaimana masyarakat bisa menikmati sementara jalan itu masih sebelum-sebelum ini. Harapan mereka dengan adanya proyek ini kan minimal mereka mengangkut komoditas sawit bisa berjalan dengan baik. Apalagi harga sawit kan lagi naik tinggi-tingginya sekarang ini. Kan kasihan masyarakat itu busuk semua sawit-sawit itu.” Sebutnya
Sepanjang pengetahuannya bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar itu cukup lumayan banyak sebagai penghasil komoditi Sawit bahkan ratusan ton perbulannya.
“Wah, kalau perbulan itu ratusan tonlah disitu. Karena disitu kan ada warga-warga kita dari Sumatra Utara memiliki kebun. Warga-warga disitu sudah banyak memiliki kebun sawit di situ bagaimana coba. Kasian kan mereka. Sawit mereka busuk. Kerugian mereka siapa yang menutupi.” Ujar Aang.
Sambungnya, “Warga mengajukan ke saya melalui reses, mereka meminta ada namanya peningkatan jalan. Mereka tidak meminta aspal kog. Mereka meminta supaya layak untuk dilewati. Karena memang warga warga kita yang di situ memang bercocok tanam sawit dan mereka sangat bergantung dengan komoditas itu.
Nah, kalau kondisi jalan seperti itu bagaimana mereka mau ngangkut sawit apa kita biarkan mereka kelaparan disitu. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah saya kan harus juga peduli dengan kondisi masyarakat disitu siapapun masyarakat yang latar belakang ras apa latar belakang agama apa selagi itu masyarakat kita iya tanggung jawab kita.” Tutur Aang.
Lanjutnya lagi, ” Ini miris saya liat 4,8 Milliar uang daerah, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kalau kita alokasikan ke hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan pangan mungkin kan lebih baik. Apalagi ketahanan pangan ini kan menyangkut peningkatan infrastruktur iya kan.
Bagaimana supaya hasil komoditas masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, maksimal harga komoditas tidak tinggi gitu kan. Dengan adanya proyek peningkatan jalan ini itu artinya kita memangkas biaya logistik kalau jalan ini lancar, biaya-biaya itu kan bisa di minimalisir.” Katanya.
Dirinya berharap agar kontraktor sebagai menang tender dan Dinas Instansi terkait supaya mempertanggung jawabkan atas pekerjaan peningkatan jalan tersebut. Dan pemerintah jangan sampai tutup mata.
“Harapan saya, saya minta pertanggung jawabannya supaya di selesaikan kalau sekarang kontrak sudah habis tinggal lagi pihak dinas instansi terkait (Dinas PU-red) bagaimana untuk menyikapi dan mempertanggung jawabkan pekerjaan ini, karena satu rupiah pun pengelolaan keuangan daerah ini kan harus ada pertanggun jawabannya. Dan kepada pemerintah jangan tutup mata lah.” Ujar Aang mengakhiri Pembicaraan. (bas).