Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi Gelar Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor KPU Sarolangun.
Basirun Abas Sirait
2 min read
Sarolangun Jambi, Indopublik-News.Com
Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi Kabupaten Sarolangun menggelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sarolangun pada Kamis, 13/6/2024. Siang.
Dalam press release yang disampaikan,
Maraknya terjadi kasus korupsi dan penyelewenngan anggaran negara di gunakan untuk kepentingan pribadi, yang tidak di gunakan sesuai dengan peruntukannya.
Hal itu tidak mereka ingin terjadi di Kabupaten Sarongun. Tentunya perlu pengawasan bersama oleh masyarakat Sarolangun, terkhusus pihak penegak hukum Kajari sarolangun. Maka perlu di Awasi dan Periksa dana Hibah Pilkada di KPU Kabupaten Sarolangun.
Besaran dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada 2024 yang gelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada KPU Kabupaten Sarolangun dengan nilai 28 meliar. 11.335.600.000 (2023), 17.003.400.000 (2024)
Menyikapi hal itu, mereka dari Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi (APKD) melaksanakan unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Sarolangun dengan Penyampaian :
Periksa anggaran perjalanan Dinas pimpinan KPU di dalam daerah maupun di luar daerah. Periksa anggaran rekrutmen, bimtek dan pelantikan PPK dan PPS. Awasi seluruh realisasi anggaran KPU Sarolangun,
Awasi seluruh kegiatan pengadaan barang yang ada di KPU Sarolangun, Awasi anggaran sosialisasi dan pengadaan alat tulis di KPU Sarolangun. Awasi keuangan badan Ad Hoc PPK dan PPS agar sesuai dengan peruntukannya.
Usai melakukan ujuk rasa tersebut, Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi Kabupaten Sarolangun ini tampak mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun memberikan laporan terkait anggaran Pilkada 2024 sebagaimana disebutkan dalam press release tersebut.
Mereka berharap agar Kejaksaan Negeri Sarolangun dibawah pimpinan Alfred Tasik Palulungan SH. MH, selaku Kajari yang baru saja di sambut Forkopimda Sarolangun untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
“Berharap Kejaksaan Negeri Sarolangun menindaklanjuti laporan kami ini sesuai dengan poin-poin yang sudah kami laporkan”. Ujar Hadril Walid Aprizan selaku pelapor yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Kawal Demokrasi (APKD). (bas).
